indoBRITA.co, MANADO – Presiden Direktur (Presdir) PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya (PT MSM/TTN) David Sompie didampingi External and Sustainability Head Group Yustinus Hari Setiawan, Deputy Manager External Relations Herry Sinyo Rumondor beserta tim menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, warga lingkar tambang baik dari Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung dan warga Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara serta pihak Kepolisian.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang serbaguna gedung kantor DPRD Sulut, Senin (4/5/2026) ini merupakan tindak lanjut dari hasil tinjau lapangan Komisi III DPRD Sulut pada Kamis (30/4/2026) kemarin terkait kerusakan jalan penghubung wilayah Minut-Bitung yang berlokasi di Dusun Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu yang berdampak pada keselamatan masyarakat pengguna jalan lingkar tambang.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter beserta personel Komisi III.
Dalam kesempatan tersebut, Presdir PT MSM/TTN David Sompie saat diberikan kesempatan oleh Ketua Komisi III untuk berbicara, ia menyampaikan bahwa terkait kerusakan jalan yang ada, pihaknya sudah memperbaiki namun terjadi longsor.
Sompie mengatakan, pihaknya terus memonitor setiap pergerakan tanah di jalan tersebut dengan menggunakan robotik.
“Jalan itu ada longsor disitu, masih kita gunakan sampai sekarang ini, daerah itu kita monitor pakai robotik. Jadi setiap pergerakan tanah itu kita monitor per detik karena kita khawatir longsor,” katanya.
Ia menjelaskan, pasca gempa bumi ada pergerakan tanah yang besar lebih dari 1-3 Milimeter walaupun belum membahayakan.
“Pada waktu gempa bumi yang agak besar bulan lalu, kita melihat ada pergerakan yang besar walaupun belum membahayakan lebih dari 1-3 Milimeter. Sampai saat ini kami melihat tetap ada pergerakan. Pasca gempa itu, kita dipanggil oleh BPJN. Kemudian kita melakukan komitmen bahwa jalan itu akan kita perbaiki. Karena walaupun kita sudah membangun jalan yang baru, jalan yang lama itu harus tetap eksis karena kita perlu saat hibah atau tukar guling atau apa yang kita belum tahu modelnya dengan pemerintah. Jadi, jalan itu harus tetap ada,” jelas Sompie.
Karena itu kata Sompie, PT MSM/TTN berkomitmen pada saat itu untuk tetap memperbaiki jalan itu dengan merubah rutenya sedikit dan itu sudah disetujui BPJN pada pertemuan tersebut. Jadi, rutenya akan berbelok sedikit untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan longsor.
“Untuk merubah itu komitmennya kita, kita yang akan tanggung, kita yang akan rubah, biayai. Berdasarkan perhitungan semua, empat sampai lima bulan. Pada saat yang sama, kita bersyukur karena jalan yang kita bangun telah selesai. Tetapi, masih dimiliki perusahaan. BPJN dan lain-lain merasa belum menjadi tanggungjawab BPJN. Tetapi kondisi jalan yang seperti ini dan kita memerlukan untuk perbaikan, kita minta izinlah kepada semua instansi, pemerintah, perhubungan, kepolisian, pemerintah daerah, dan termasuk BPJN untuk menggunakan jalan ini,” katanya.
“Karena Pemerintah Kecamatan Ranowulu dan Likupang Timur pun mendesak kami kalau boleh pinjam jalan yang baru ini. Karena itu berkoordinasi termasuk ke Balai Transportasi Darat untuk pasang rambu-rambu apa yang perlu untuk bisa jalan ini digunakan,” ujar Sompie.
Lebih lanjut Sompie menerangkan bahwa inti sebenarnya adalah proses hibah atau tukar guling memakan waktu yang cukup lama.
“Intinya sebenarnya, karena proses hibah atau tukar guling itu memakan waktu. Jalan eksisting itu harus tetap hadir dan kita berharap dapat diganti oleh perusahaan. Nah, kalau mau tutup jalan, satu-satunya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan jalan yang sudah kita siapkan. Boleh kalau kita mau buka tutup tetapi waktunya lebih panjang untuk memperbaiki sambil buka tutup jalan tentu resikonya tinggi,” terangnya.
“Jadi, dalam rangka perbaikan, kita tutup dulu sampai perbaikan selesai. Kemudian, kita ikuti prosedur tukar menukar, saling hibah atau apapun yang diinginkan pemerintah menyangkut jalan baru yang ada. Itu sebenarnya yang akan kita lakukan, tetapi timbul persoalan karena masyarakat Pinasungkulan meminta bahwa bebaskan dulu tanah yang ada disitu baru bisa di buka. Persoalannya disitu. Kita akan memperbaiki, kita komitmen jalan itu tetap ada, kita hanya perlu waktu,” pungkasnya.
