indoBRITA.co, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025.
Rapat Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen yang digelar pada Rabu (25/3/2026).
Ketua DPRD mengatakan bahwa, pembahasan LKPJ kepala daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan ini mengamanatkan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib melakukan pembahasan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
“Menindaklanjuti amanat peraturan tersebut, Badan Musyawarah DPRD telah menetapkan pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2025 akan dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD,” Ungkap Silangen.
Pimpinan DPRD pun telah mengirimkan surat permintaan nama-nama anggota Pansus kepada pimpinan fraksi-fraksi DPRD.
Diketahui, Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025 di Ketuai oleh Raski Mokodompit, Wakil Ketua Louis Carl Schramm, serta Sekretaris Remly Kandoli.
Berikut Nama-nama anggota Panitia Khusus DPRD Sulut :
Koordinator :Fransiscus Silangen
Koordinator : Michaela E. Paruntu
Koordinator : Royke R. Anter
Koordinator : Stela M. Runtuwene
Anggota : Vonny J. Paat Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Muslimah Mongilong Fraksi PDI Perjuangan, Jeane Laluyan Fraksi PDI Perjuangan, Berty Kapojos Fraksi PDI Perjuangan, Toni Supit (Fraksi PDI Perjuangan), Royke O. Roring (Fraksi PDI Perjuangan), Priscilla C. Wurangian (Fraksi Partai Golkar), Ronald Sampel (Fraksi Partai Demokrat), Angelia R. Wenas (Fraksi Partai Demokrat), Nick A. Lomban (Fraksi Partai NasDem), Julyeta P. A. Runtuwene (Fraksi Partai NasDem), Muliadi Paputungan (Fraksi Partai Gerindra).
