indoBRITA.co, BITUNG – Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) di Hotel Fave Kota Bitung, Senin (15/6/2026) dihadiri secara langsung Ketua Pendamping Masyarakat Ranowulu (PMR) Stevanus Sumolang.
Dalam rakor, lelaki yang kesehariannya berprofesi sebagai seorang pendeta itu menyampaikan bahwa berdasarkan undangan, selaku perwakilan masyarakat dirinya berhak duduk dalam forum resmi tersebut.
“Berdasarkan undangan ini, saya berhak duduk karena sebagai perwakilan masyarakat. Karena di undangan tidak ditulis masyarakat mana,” ucap Sumolang selaku juru bicara masyarakat Tinerungan.
Mengenai penggunaan jalan, dihadapan BPJN, Wali Kota Bitung, Komisi III DPRD Sulut, Forkopimda Kota Bitung, Forkopimca Kecamatan Ranowulu, serta pihak PT MSM/TTN, Sumolang menuturkan, beberapa waktu lalu ia bersama masyarakat Tinerungan telah melakukan audiensi dengan Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah I Sulut, akan tetapi Kepala Satker dalam hal ini Ringgo Radetyo tidak ikut dalam pertemuan.
“Beberapa hari yang lalu, saya bersama-sama masyarakat Tinerungan Pinasungkulan Lingkungan II sudah audiensi dengan Kasatker. Makanya saya heran Kasatker tidak datang, cuma utus orang. Bukan kita tidak menghargai, siapapun itu yang datang sudah mengatasnamakan,” tuturnya.
Sumolang bilang, dari pertemuan itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III terakhir apakah benar ada rekomendasi ke BPJN untuk membuka jalan khusus milik PT MSM/TTN sebagai pengalihan jalur arus lalu lintas Likupang-Girian.
“Dan di situ kami meminta pertanggungjawaban hasil RDP Komisi III terakhir apakah benar rekomendasi hasil rapat yang terintegrasi itu bersama masyarakat Minut, itu BPJN memberi rekomendasi untuk buka? Ternyata tidak. Malah kami sudah diperbincangan tentang layak tidaknya jalan itu,” ujarnya.
Mengutip penyampaian dari Presoden Direktur (Presdir) PT MSM/TTN David Sompie, bahwa sejak tahun 2022 kalau tidak salah tadi penyampaian kata Sumolang, sudah ada abrasi besar dan sejak itu sudah ada alat robotik untuk mendeteksi penurunan tanah. Sehingga sejak 2022, mereka berpikir untuk membuat jalan yang baru karena ada dugaan-dugaan apabila nanti ada blasting dan lain sebagainya, bisa runtuh lagi jalan nasional, sudah tersedia jalan baru itu.
“Ini, menurut saya adalah hal mitigasi. Mitigasi dari perusahaan, jangan-jangan dua atau tiga tahun ke depan jalan ini akan hancur, itu mitigasi sudah di buat jalan baru,” kata Sumolang.
Dijelaskan Sumolang, waktu audiensi Kasatker sempat mengeluarkan satu kalimat bahwa ada MOU antara PT MSM/TTN dan BPJN.
“Kami tidak tahu apa isi MOU itu. Apakah termasuk dengan pembangunan jalan atau apa, kita tidak mengerti. Tapi itu menjadi catatan penting bagi kami. Di hadapan pemerintah kami pak Wali Kota dan Kapolres, tanpa mengabaikan yang lain, kami mohon untuk menelisik lebih jauh tentang MOU apa yang terjadi BPJN dengan PT MSM/TTN,” jelasnya.
“Apakah mereka berpikir sepihak seenaknya mau bikin ini jalan. Sementara rakyat itu, terabaikan. Contoh, ini jalan abrasi bukan yang pertama. Ada jalan abrasi pertama itu sampai putus jembatan dan kemudian jalan nasional berubah titik koordinatnya dan sampai sekarang, jalan rekayasa itu tidak aspal cuma sirtu, dan jalan kalau digunakan berdebu. Karena bagi kami itu jalan proyek karena sudah begitu. Kita tidak mengerti isi MOU itu. Nah, kami minta tolong ditelisik lebih jauh tentang MOU antara BPJN dan PT MSM/TTN,” tegas Sumolang.
“Kemarin kami di grup sudah sangat viral melihat ada beberapa helikopter bolak balik, hari Minggu pun mereka kerja. Kalau di daerah Likupang, mereka ambil air. Saya tidak mengerti mereka siram apa, tapi kalau di daerah Bitung katanya ada Geofisik atau apa saya tidak mengerti. Tidak tersosialisasikan ke masyarakat, sementara secara psikologi masyarakat meraba-raba ada apa? Karena titik eksplorasi itu ada dua kalau tidak salah Araren dan Alaskar sekarang sudah merambat dan lebih luas ke Kota Bitung,”
Dia juga memohon Wali Kota Bitung untuk intens melihat Kecamatan Ranowulu karena di sana ada pekerjaan ‘raksasa’.
“Apakah masyarakat Lingkungan I dan II Kelurahan Pinasungkulan itu masih ada di peta atau tidak? Kalau sudah tidak ada di peta, buat apa ada Lurah di situ, Itu untuk RT/RW. Kami akan membawa persoalan ini sampai ke tingkat Komisi. Karena ini bukan tentang persoalan jalan, ini persoalan hukum, kemanusiaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Prinsipnya, jangan jadikan wadah ini sebagai rekomendasi jalan untuk dibuka. Jadi, kami bermohon pertemuan ini jangan menjadi dasar rekomendasi jalan dibuka,” ujarnya.
