IndoBRITA,Tahuna- Isu mengenai pengadaan mobil dinas (Mobnas) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang baru, santer beredar di masyarakat, khususnya di platform media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas tersebut telah melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” ujar Lumiu saat diwawancarai, Kamis (11/6/26).
” Secara protokoler, kendaraan dinas yang saat ini digunakan pimpinan daerah sudah layak untuk diganti karena telah beroperasi selama lebih dari 13 tahun. Selain faktor usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang terus meningkat juga menjadi pertimbangan utama.”
“Mobnas yang lama telah digunakan oleh empat bupati sebelumnya, makanya direkomendasikan untuk pengadaan baru karena biaya perawatan kendaraan dinas lama terbilang tinggi. Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” jelasnya.
Selain itu, Lumiu menambahkan, keberadaan kendaraan dinas yang layak dinilai sangat penting untuk menunjang tugas dan mobilitas pimpinan daerah yang cukup tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Terkait besaran anggaran, ia menilai pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan total nilai sekitar Rp1,3 miliar masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara.
“Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki APBD lebih kecil dari Sangihe melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.
Lebih lanjut, Lumiu menegaskan bahwa kendaraan dinas yang diadakan untuk Bupati dan Wakil Bupati Sangihe merupakan yang paling ekonomis dibandingkan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah di beberapa kabupaten kepulauan lainnya.
“Pemerintah daerah mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi kendaraan yang ada sebelum memutuskan pengadaan kendaraan dinas baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar dimedsos soal pengadaan mobil dinas Bupati dan wakil Bupati dengan total anggaran Rp. 1.3 Miliar, yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.(**).
