indoBRITA, Bitung – Pemerintah Kota Bitung bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), aparat keamanan, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta perwakilan masyarakat Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu menggelar rapat koordinasi terkait pengoperasian jalan khusus milik PT TNN di Hotel Fave Bitung, Senin (15/6/2026).
Pentingnya rapat tersebut, sampai dihadiri langsung Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiyana, anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, jajaran PT TNN, unsur TNI, serta masyarakat Tinerungan.
Sementara itu, masyarakat yang hadir dalam rapat meminta agar jalan khusus PT TNN dapat segera dibuka sementara waktu demi kepentingan umum.
Mereka menilai jalur alternatif yang saat ini digunakan terlalu sempit dan berisiko menimbulkan kecelakaan.
Salah seorang warga menyampaikan bahwa jalan khusus perusahaan memiliki kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan jalur alternatif yang tersedia saat ini.
“Kami berharap pemerintah dapat membantu membuka jalan tersebut sementara waktu. Jalan alternatif kurang memadai dan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan. Demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, kami meminta akses jalan yang lebih aman,” ungkap salah satu warga.
Warga juga mengapresiasi bantuan yang selama ini diberikan perusahaan kepada masyarakat terdampak, namun berharap persoalan akses jalan dapat segera mendapatkan solusi yang mengutamakan keselamatan pengguna jalan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk mencari titik temu antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam menghadapi dampak longsor serta kebutuhan akses transportasi yang aman bagi warga sekitar.
Presiden Direktur PT TNN, David Sompie, menjelaskan bahwa terdapat tiga persoalan utama yang menjadi latar belakang polemik penggunaan jalan khusus perusahaan tersebut.
Pertama, terkait jalan sepanjang 3,1 kilometer yang telah dibangun PT TNN dengan spesifikasi jalan nasional dan selesai sejak akhir tahun lalu. Menurut David, perusahaan sebenarnya telah mengusulkan agar jalan tersebut dapat digunakan masyarakat. Namun, sebagian warga menolak karena menginginkan pembebasan seluruh lahan yang berada di sisi timur permukiman mereka.
“Perusahaan telah melakukan pembebasan lahan dan lebih dari setengah warga sudah menerima kompensasi. Bahkan sekitar 30 keluarga telah direlokasi ke kawasan Danowudu. Namun masih ada sebagian warga yang belum sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan hasil appraisal independen,” jelas David.
Persoalan kedua berkaitan dengan longsor yang terjadi di ruas jalan utama Girian-Likupang yang sebelumnya diperbaiki oleh PT TNN. Akibat kondisi tersebut, perusahaan berkoordinasi dengan BPJN untuk memanfaatkan jalur alternatif sementara. Namun jalur alternatif tersebut dinilai belum memenuhi standar jalan nasional.
David mengatakan pihaknya telah menempatkan petugas untuk melakukan sistem buka tutup jalan demi mencegah kecelakaan, sembari melaksanakan proses perbaikan pada titik longsor.
“Kami ingin fokus melakukan perbaikan karena kondisi saat ini cukup berbahaya bagi pengguna jalan. Teknologi perbaikan sudah siap diterapkan, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengaturan lalu lintas yang aman,” ujarnya.
Persoalan ketiga adalah pemanfaatan jalan khusus PT TNN yang telah selesai dibangun. Menurut David, BPJN meminta perusahaan meminjamkan jalan tersebut untuk kepentingan masyarakat selama proses perbaikan jalan nasional berlangsung.
Ia juga menepis anggapan bahwa aktivitas pertambangan menjadi penyebab pasti longsor yang terjadi. Menurutnya, hal tersebut masih memerlukan kajian dan pembuktian ilmiah.
“Kami tidak bisa langsung menyimpulkan apakah longsor disebabkan aktivitas tambang atau faktor lain. Yang pasti, perusahaan memiliki sistem pemantauan pergerakan tanah secara real time sehingga potensi longsor sudah terdeteksi lebih awal dan akses jalan sempat ditutup sebelum kejadian terjadi,” jelasnya.(yet)
