indoBRITA.co, MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. Pembentukan dan pembahasan awal dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (13/4/2026).
Dalam forum tersebut, anggota Pansus Jeane Laluyan menekankan perlunya keterbukaan informasi anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laluyan menilai, selama ini penyajian data masih belum menggambarkan secara utuh penggunaan dana yang telah dialokasikan.
Menurut Laluyan, setiap anggaran yang diterima SKPD harus dijabarkan secara spesifik, mulai dari peruntukan, jumlah kegiatan, hingga hasil pelaksanaan di lapangan. Laluyan juga meminta agar capaian kinerja dapat diukur secara jelas dan tidak hanya bersifat umum.
Sementara, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm, menyoroti persoalan gangguan koneksi internet dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo).
Dalam rapat tersebut, Schramm menilai gangguan jaringan internet tidak hanya menghambat aktivitas administratif di lingkungan legislatif, tetapi juga berdampak serius pada sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan.
Di kesempatan yang sama, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Priscilla Cindy Wurangian, mengkritik kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Sulut terkait kualitas infrastruktur jaringan internet di lingkungan pemerintahan.
Cindy menyoroti berbagai kendala teknis yang kerap mengganggu jalannya koordinasi, terutama dalam pelaksanaan rapat daring.
Cindy menilai, penggunaan aplikasi pertemuan virtual yang tidak optimal mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar kerja pemerintahan.
“Biaya langganan Zoom tidak sampai Rp 2 juta per tahun. Saya yakin anggaran tersedia, tetapi perhatian ke hal ini yang terlewat. Akibatnya, rapat sering terputus setiap 45 menit. Kalau begini, kerja dari rumah justru terasa seperti hari libur,” ujarnya.
Di sisi lain, pada tanggal 15-16 April, Pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 melakukan kunjungan dengan turun langsung dilapangan meninjau Bank SulutGo (BSG), PT MSM/TTN, PT JRBM, guna memverifikasi data realisasi anggaran secara faktual dilapangan.
Dipimpin langsung Ketua Pansus, Raski Mokodompit, rombongan menyambangi Kantor Pusat Bank SulutGo (BSG), Rabu (15/4/2026), untuk mengevaluasi rapor keuangan bank daerah tersebut, khususnya terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan tersebut, para legislator Komisi I mencecar manajemen BSG mengenai efektivitas strategi perusahaan sepanjang tahun 2025.
Raski Mokodompit menegaskan bahwa transparansi kinerja sangat penting mengingat status BSG sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Pada tanggal 20 April 2025, DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi merampungkan seluruh rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025 melalui Pansus yang dibentuk sejak 25 Maret 2026. Pembahasan terakhir bersama tiga SKPD yakni PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretariat DPRD Sulut.
Selama proses pembahasan, Pansus LKPJ 2025 memberikan apresiasi atas capaian kinerja sejumlah SKPD sekaligus menyampaikan kritik dan saran konstruktif terkait realisasi anggaran tahun 2025. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
