indoBRITA.co, MANADO – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2025 Priscilla Cindy Wurangian soroti kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Sulut. Hal ini dipicu oleh buruknya kualitas infrastruktur jaringan internet dan fasilitas penunjang kerja digital di lingkungan pemerintahan.
Cindy menyoroti kendala teknis yang sering menghambat koordinasi pemerintahan, terutama saat pelaksanaan rapat daring. Ia menyindir penggunaan aplikasi pertemuan virtual yang sering terputus karena diduga menggunakan versi gratisan (non-premium).
“Biaya langganan Zoom itu tidak sampai Rp 2 juta per tahun. Saya yakin anggaran tersedia, tetapi perhatian ke hal ini yang terlewat. Akibatnya, rapat sering terputus setiap 45 menit. Kalau begini, kerja dari rumah (Work From Home) justru terasa seperti hari libur karena tidak bisa berkoordinasi dengan baik,” ujar Cindy saat Rapat Pansus LKPJ, Senin (13/4/2026).
Ia menilai kondisi ini sangat ironis, mengingat pemerintah daerah gencar mendorong digitalisasi dan pariwisata berbasis konektivitas.
“Bagaimana kita berbicara soal konektivitas hingga ke desa, sementara di pusat pengambilan keputusan saja jaringan internetnya tidak stabil,” tambahnya.
Selain masalah internet, politisi senior ini juga mempertanyakan validitas data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam laporan tersebut, capaian layanan online dan situs web perangkat daerah diklaim sudah mencapai 100 persen.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Cindy mengungkapkan bahwa masih banyak situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak berfungsi atau minim pembaruan konten, sehingga tidak memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Kominfo Sulut, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh. Terkait kendala internet, ia berdalih adanya proses penyesuaian distribusi bandwidth agar lebih merata di seluruh unit kerja.
Mengenai layanan rapat daring, Zainudin mengklaim bahwa Kominfo sebenarnya sudah memiliki akun berbayar. Ia mendorong agar setiap OPD lebih aktif berkoordinasi dalam pemanfaatannya.
Pansus DPRD Sulut menegaskan agar persoalan ini segera dituntaskan secara serius. Infrastruktur digital yang mumpuni dianggap sebagai harga mati untuk mendukung efektivitas pelayanan publik di era modern dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan di Sulawesi Utara.
